BASisme Blog

All About Jongga With The Idea of Law, Stories, Issues and Games

ANALISIS HUKUM : PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS KABURNYA TERDAKWA ADELIN LIS

ANALISIS HUKUM :

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS KABURNYA TERDAKWA ADELIN LIS

Oleh: Bajongga Aprianto S.H.

Foto: Adelin Lis (by ; Indra Shalihin)

Menurut pemberitaan dari berbagai media massa belakangan ini diketahui bahwa terdakwa dugaan pembalakan liar Adelin Liss kini menghirup udara segar, setelah Ia mendapatkan putusan bebas dari Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 November 2007. Majelis hakim menganggap dakwaan JPU terhadap pria yang pernah buron dan ditangkap petugas KBRI Tiongkok itu, baik yang menyangkut korupsi maupun perusakan hutan, tidak terbukti sama sekali. Putusan ini spontan menjadi kontroversi. Pembebasan Adelin Lis ini semakin membuktikan opini bahwa penegakan hukum di Indonesia benar-benar sangat suram.

Dalam sidang, Ketua PN Medan Arwan Byrin SH sebagai ketua majelis Hakim menyatakan pembuktian tim JPU yang diketuai oleh Eduward Kaban dari Kejatisu, tidak disertai bukti-bukti yang cukup. Majelis hakim berpendapat tidak terbukti adanya penebangan hutan di luar areal RKT (rencana kerja tahunan). Dengan begitu, dakwaan penunggakan provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi tidak terbukti pula.

Terhadap hal yang sedemikian tersebut Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Pidana Umum (JAM Pidum) Abdul Hakim Ritonga langsung menginstruksikan kepada Kejati Sumatera Utara untuk mengajukan kasasi atas putusan bebas tersebut. Beliau tidak sependapat dengan putusan itu dan telah memerintahkan jaksanya untuk mengajukan kasasi.

Setelah pembacaan putusan bebas dari Pengadilan Negeri Medan, Direktur Keuangan PT Keang Nam Development Indonesia yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan pembalakan liar di Kabupaten Mandailing Natal, Sumut ini menghilang, hingga kini masih belum diketahui keberadaannya. Atas hal ini, Polri mengakui adanya miskoordinasi antara pihak Polri dan kejaksaan. Tindakan pejabat kejaksaan yang tak mengindahkan permintaan Polda Sumatera Utara yang menginginkan konglomerat kayu ini ditahan kembali, karena ada dua kasus lain yang juga disidik terhadap Adelin, salah satunya adalah indikasi tindak kejahatan pencucian uang.

Terhadap beberapa fakta-fakta tersebut, terdapat keganjilan-keganjilan yang menyelimuti penanganan atas kasus pembalakan liar yang dilakukan Adelin Lis tersebut. Diantaranya yaitu mengenai upaya hukum yang direncanakan kejaksaan, status hukum dari Adelin Lis, serta pihak yang bertanggung jawab atas kaburnya Adelin Lis.

Rencana Upaya Hukum Kejaksaan

Jaksa Agung Muda Pidana umum Abdul Hakim Ritonga menyatakan akan menginstruksikan kepada Kejati Sumatera Utara untuk mengajukan kasasi atas putusan bebas tersebut. Hal ini disebabkan karena kecewa terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang menangani kasus Adelin Lis tersebut serta Pernyataan Ketua PN Medan bahwa dakwaan tim JPU tidak disertai bukti-bukti yang cukup.

Namun terhadap upaya hukum yang direncanakan oleh Jaksa Agung tersebut terdapat ketidakjelasan karena menurut KUHAP Pasal 244 dinyatakan bahwa “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.”

Sedangkan Menurut Pasal 67 KUHAP dinyatakan bahwa “Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.” Berdasar pasal ini maka dapat diketahui bahwa terhadap putusan bebas yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dapat dilakukan upaya hukum banding.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa terhadap putusan bebas yang diperiksa dengan acara biasa di pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama, dapat dilakukan upaya hukum banding. Pengajuan upaya hukum banding tersebut harus dilakukan dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir. Selain itu juga dengan jelas dikemukakan oleh KUHAP bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dilakukan upaya hukum kasasi.

Sehingga dapat dikatakan bahwa upaya hukum yang dilakukan Jaksa tersebut akan berujung pada ditolaknya berkas tuntutan oleh pihak pengadilan. Tidak diketahui dengan jelas mengapa Jaksa Agung merencanakan tindakan itu. Akan tetapi jika nantinya kasasi pihak kejaksaan ditolak, maka tentunya akan semakin memperkuat pendapat bahwa tidak ada harapan bagi pencari kebenaran di negeri ini.

Status Hukum Adelin Lis

Adelin Lis terdakwa dugaan pembalakan liar yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan pembalakan liar di Kabupaten Mandailing Natal, Sumut, menghilang dan hingga kini masih belum diketahui keberadaannya setelah mendapat putusan bebas oleh Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 November.

Menurut informasi dari Medan Media (14/11) diketahui bahwa kedudukan Adelin Lis sebelum dijatuhkannya putusan bebas, berada di rumah tahanan negara (Rutan) Tanjung Gusta Medan. Sedangkan menurut politikindonesia.com (7/11) dikatakan bahwa ketika Pengadilan Negeri Sumut memvonis bebas Adelin, Kapolda Sumut Irjen Nurudin Usman langsung meminta Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut Gortab Marbun agar menunda eksekusi atau pembebasan terhadap Adelin. Pasalnya, saat itu pihaknya telah menyusun sejumlah bukti bahwa Adelin Lis terindikasi melakukan kejahatan pencucian uang. Namun, kenyataannya permintaan itu tidak dipenuhi oleh Kejati Sumut.

Berdasarkan fakta tersebut terdapat keganjilan lain yaitu mengapa putusan bebas terhadap Adelin Lis langsung dieksekusi oleh pihak Kejati Sumut. Padahal menurut Pasal 270 KUHAP dinyatakan bahwa “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.”

Kemudian menurut Pasal 191 ayat (3) KUHAP dinyatakan bahwa “Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) (diputus bebas) dan ayat (2) (diputus lepas dari segala tuntutan hukum), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah.” Maksud dari pasal ini adalah bahwa jika terdakwa tetap dikenakan penahanan atas dasar alasan lain yang sah, maka alasan tersebut secara jelas diberitahukan kepada ketua pengadilan negeri sebagai pengawas dan pengamat terhadap pelaksanaan putusan pengadilan. Sehingga dapat dikatakan bahwa penahanan terhadap terdakwa yang mendapat putusan bebas, namun belum mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah sangat dimungkinkan.

Pasal 233 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa “permintaan banding sebagaimana dalam Pasal 67 dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum.” Kemudian pada ayat (2)-nya dinyatakan bahwa “Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana maksud dalam Pasal 196 ayat (2).”

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa putusan bebas Pengadilan Negeri Medan atas kasus korupsi dan pembalakan liar oleh Adelin Lis masih belum mempunyai kekuatan hukum mengikat, mengingat memang ada rencana dari pihak kejaksaan untuk melakukan upaya hukum atas putusan Majelis Hakim PN Medan tersebut. Sehingga status dari Adelin Lis adalah masih terdakwa dan oleh karenanya sudah seharusnya dilakukan penahanan terhadap terdakwa yang mendapat putusan bebas, namun belum mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ditambah, kenyataan bahwa Adelin Lis memang berpotensi untuk melarikan diri, terbukti dari proses tertangkapnya Adelin Lis di KBRI  Tiongkok dari pelariannya sebagai tersangka waktu itu. Hal ini seharusnya menjadi pertimbangan utama agar dilakukan penahanan terhadapnya sampai dengan diperolehnya kekuatan hukum tetap atas putusan hakim tersebut.

Pihak Yang Bertanggung Jawab

Atas menghilangnya Adelin Lis, Polda Sumut membentuk delapan tim yang ditugaskan untuk mencari dan mengetahui keberadaan Adelin Lis, karena diduga melakukan tindak pidana pencucian uang. Kedelapan tim itu antara lain tim penyidik, pemburu, pencari, administasi dan tim informasi dan teknologi, kata Kapolda Sumut, Irjen Pol Drs Nuruddin Usman kepada wartawan, setelah perayaan HUT Brimob Polda Sumut di Medan, Rabu (14/11). Menurut dia, tim itu dibentuk, setelah Adelin Lis mendapatkan putusan bebas dari Pengadilan Negeri Medan dan keluar dari rumah tahanan negara (Rutan) Tanjung Gusta Medan. Tim itu juga sudah dibentuk di tiap Polres sejajaran Polda Sumut, dengan memerintahkan personel sampai ke tingkat Polsek untuk melakukan pencarian tersebut. Polda Sumut juga sudah berkoordinasi dengan Polda NAD, Riau, Kepulauan Riau dan Sumbar untuk membantu pencarian itu, katanya.

Tim ini juga dibantu oleh Tim dari Brimob, hal ini dikemukakan oleh Kepala Satuan Bribade Mobil (Kasat Brimob) Polda Sumut, Kombes Pol Murad Ismail. Tim Brimob ini terdiri dari Reserse Mobil (Resmob) dan Intelijen Mobil yang bergerak cepat dalam mencari Adelin Lis. Tim itu dibentuk di tiga detasemen (Den) yang berada di bawah Sat Brimob Polda Sumut, yakni Den A di Kota Binjai, Den B di Kota Tebing Tinggi dan Den C di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Namun bukan itu juga yang menjadi permasalahan utama atas menghilangnya Adelin Lis setelah dijatuhkan putusan bebas, melainkan siapakah atau pihak manakah yang seharusnya bertangung jawab atas kejadian tersebut ?.

Menurut sumber dari berbagai media masa dinyatakan bahwa Pihak Kepolisian Sumut masih terus menyelidiki tindak pidana pencucian uang (money laundring) yang dilakukan oleh Adelin Lis selaku pemilik PT Rimba Mujur Mahkota. Berdasarkan hal ini, maka seharusnya pihak kepolisian berhak untuk melakukan penahanan atas Adelin Lis guna dimintai keterangan dalam kasus tersebut, tanpa perlu izin dari pihak kejaksaan sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Kemudian menurut sumber lainnya dikatakan bahwa pihak Kejaksaan Sumutlah yang melaksanakan eksekusi putusan bebas terhadap Adelin Lis tersebut, padahal patut diketahui bahwa putusannya tersebut belum mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jika berdasarkan hal ini, maka yang bertanggung jawab atas menghilangnya Adelin Lis adalah Pihak Kejaksaan Tinggi Sumut.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa dalam sudut pandang yang berbeda masing-masing lembaga pemerintahan tersebut, baik Kepolisian Daerah Sumut maupun Kejaksaan Tinggi Sumut berwenang untuk melakukan penahanan terhadap Adelin Lis walau sudah mendapat putusan bebas dari Majelis Hakim PN Medan, namun kenapa tidak dilakukan. Apakah memang sudah sedemikian parah para pelaku penegakan hukum di Indonesia sehingga masing-masing lembaga pemerintahan tersebut tidak sadar atau lupa dengan tugas, wewenang, dan fungsinya ataukah justru ini hanya skenario panjang yang memang dirancang untuk melepaskan Adelin Lis dari jerat hukum.

Author By

BASisme1484

Filed under: My Law, , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Visitor Online

Blog Stats

  • 62,884 hits

RSS Up Date News

RSS Lowongan Kerja Terbaru

  • Lowongan Accounting Staff di SOSRO Bekasi August 21, 2014
    SOSRO sebagai perusahaan minuman terkemuka di Indonesia, sedang membutuhkan tenaga terampil dan bermotivasi tinggi untuk bergabung bersama kami sebagai Accounting Staff (2 orang) Syarat: - S1 Akuntansi - Single - Siap untuk maju - Bersedia di tempatkan di Kantor Pusat di Bekasi, Jawa Barat. Bagi yang berminat, segera kirimkan CV (+foto) dan lamaran anda ke [ […]
  • Marketing Property Job @ CBD Jakarta August 5, 2014
    Job Title : Marketing Property Job Descriptions : memasarkan dan menjual property commercial (office space , building, etc) Job Requirements: - Disiplin & jujur - Pendidikan Min D3 , Umur 23 – 30 tahun. - Pengalaman di bidang sales & marketing minimal 2 tahun, di bidang properti diutamakan. - Berorientasi target. - Lokasi kerja di […]
  • Many Jobs in Jatis Group May 25, 2014
    URGENTLY NEEDED! Jatis Group incorporated in September 1997 is one of the leading IT solution and Application Infrastructure of companies with operation in Indonesia, Singapore, Philippines and Malaysia. Our core businesses are in providing Enterprise Application and Mobile Media Services under the brand name of Jatis Solutions, Jatis Mobile, Jatis Singapore […]
  • Science, Math, English and IT Teacher Jobs Bintaro May 25, 2014
    MUTIARA HARAPAN ISLAMIC BILINGUAL SCHOOL URGENTLY REQUIRED Science, Math, English and IT Teacher Requirements : - Male/Female, max. 35 y.o - Fluent in English - Min. hold S1 degree in relevant educational background - Experience Cambridge Curriculum Framework and Cambridge International Examination - Min. 3 years experience in teaching in national/national p […]
  • Building and Construction Jobs in Kuta Bali May 25, 2014
    PT. Tjendana Kopindo jaya, a villa management in Kuta, urgently looking for candidate for post as : * LEGAL ** HUMAN RESOURCES MANAGER ** DRAFTER ** CONSTRUCTION AND BUILDING INSPECTOR General Requirement : · Experienced at the same field · Strong in leadership · Hard working, honest, firm, smart · Attractive pay and benefit . […]

antivirus 2009

My Polling

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: