BASisme Blog

All About Jongga With The Idea of Law, Stories, Issues and Games

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BATAS KEWENANGAN PRESIDEN DAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PEMBATALAN PERATURAN DAERAH

TINJAUAN YURIDIS

TERHADAP BATAS KEWENANGAN PRESIDEN DAN MAHKAMAH AGUNG

DALAM PEMBATALAN PERATURAN DAERAH

Oleh : Bajongga Aprianto

A. Latar Belakang

Era otonomi daerah memberikan kebebasan kepada daerah untuk membuat Peraturan Daerah (Perda). Namun, dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 05/HUM/2005 timbul permasalahan hukum mengenai lembaga mana sebenarnya yang berwenang menguji. Pada 21 Februari 2006, Majelis hakim agung yang diketuai Muchsan memutuskan pembatalan tiga Perda DKI Jakarta (No. 13, 14 dan 15 Tahun 2004). Dalam amarnya, majelis juga memerintahkan kepada Gubernur dan DPRD DKI untuk mencabut ketiga Perda tersebut. Jika dalam waktu 90 hari tidak dilaksanakan, maka ketiga Perda tentang privatisasi rumah sakit daerah itu demi hukum dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Putusan itu sendiri berawal dari permohonan uji materiil, yang dilakukan sejumlah elemen pemerhati hak-hak konsumen, termasuk Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).[1]

Berdasarkan Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945 dan UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung memberi wewenang kepada Mahkamah Agung (MA) untuk “Menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang”. Dengan merujuk Pasal 7 UU No 10 Tahun 2004 berarti peraturan perundang-undangan yang dapat diuji oleh MA adalah Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden atau Peraturan Daerah (Perda) terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya, namun tidak termasuk terhadap Undang-Undang Dasar.

Dalam peraturan perundang-undangan, Perda memiliki posisi yang unik karena meski kedudukan Perda berada di bawah undang-undang, tetapi tidak terdapat kesatuan pendapat antara para pakar mengenai siapa sebenarnya yang berwenang mengujinya. Perdebatan mengenai berlakunya excecutive review dan judicial review terhadap Perda menjadi pertanyaan tersendiri di era otonomi daerah (otda) ini, mengingat Perda adalah produk kepala daerah dan DPRD di suatu daerah yang bersifat otonom.

Menurut Pasal 145 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan yaitu:

ayat (1)      :  Perda disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

ayat (2)      :  Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah.

ayat (3)      :  Keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

ayat (4)      :  Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud.

ayat (5)      :  Apabila Provinsi/Kabupaten/Kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, kepala daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.

ayat (6)      :  Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

ayat (7)      :  Apabila Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perda dimaksud dinyatakan berlaku.

Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004, harus dibuat Peraturan Presiden yang menyatakan pembatalan Perda paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Perda oleh Pemerintah dari Daerah. Kemudian, paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan tersebut, Kepala Daerah harus memberhentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama Kepala Daerah mencabut Perda dimaksud. Apabila Provinsi/Kabupaten/Kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan karena alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka kepala daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.[2]

Pasca amandemen UUD 1945, uji materiil menjadi tidak sebatas pada peraturan perundang-undang di bawah Undang-undang, tetapi juga terhadap Undang-undang. Pengujian tersebut dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana diatur dalam pasal 24 C UUD 1945 ayat (1), antara lain dinyatakan bahwa wewenang MK salah satunya adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UUD.

Apabila amar putusan MK menyatakan bahwa materi muatan undang-undang bertentangan dengan Undang-undang Dasar, maka materi muatan Undang-undang tersebut berdasarkan pasal 57 UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan MK itu sendiri berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi akan langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diucapkan.

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa putusan MK berlaku prospektif ke depan, tidak retrospektif ke belakang. Karena itu, segala perbuatan hukum dan subyek hukum yang sah menurut rezim hukum lama sebelum putusan MK, tetap harus dianggap sah adanya.[3]

Dengan demikian dapat dikatakan pula bahwa telah terjadi ketidakjelasan mengenai pembagian kewenangan antar lembaga kekuasaan negara berdasarkan hukum tata negara yang berlaku di Indonesia. Hukum tata negara merupakan hukum yang mengatur tentang negara (lembaga-lembaga kekuasaannya) yang mengatur hal-hal dengan pihak-pihak yang dikuasainya (rakyat), serta mengatur hubungan pihak berkuasa dengan rakyat yang dikuasainya tersebut.

B. Pokok Permasalahan

Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana batas-batas kewenangan Presiden dan Mahkamah Agung dalam pembatalan peraturan daerah ?

C. Negara Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

Di Indonesia hukum merupakan faktor yang sangat penting dalam penyelenggaraan kekuasaan negara Indonesia. Hal ini jelas terlihat dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan dengan tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini merupakan pernyataan bahwa hukum akan sangat menentukan dalam pelaksanaan kenegaraan dan segala sesuatunya senantiasa berdasarkan hukum.

Konsep negara hukum ini tidak terlepas dari falsafah dan sosiopolitik yang melatar belakanginya, terutama pengaruh falsafah individulisme, yang menempatkan individu atau warga negara sebagai bagian yang terpenting dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, unsur pembatasan kekuasaan negara untuk melindungi hak-hak individu menempati posisi yang signifikan.

Model negara hukum seperti ini berdasarkan catatan sejarah dikenal dengan sebutan Demokrasi Konstitusional, dengan ciri bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintahan yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pemabatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi, sehingga sering disebut “pemerintah berdasarkan konstitusi (constitutional government)”. [4]

Berdasarkan hal tersebut, berarti terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum, yang bertumpu pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan, dengan kedaulatan rakyat, yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Korelasi ini tampak dari munculnya istilah demokrasi konstitusional, sebagaimana disebutkan di atas. Dalam sistem negara demokrasi, penyelenggara negara itu harus bertumpu pada partisipasi dan kepentingan rakyat. Implementasi dari negara hukum itu harus ditopang dengan sistem demokrasi, sehingga diketahui bahwa hubungan antara negara hukum dan demokrasi tidak dapat dipisahkan.

Mengenai pengertian dari peraturan perundang-undangan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata perundang-undangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang bertalian dengan Undang-undang atau seluk beluk Undang-undang, sedang kata Undang-undang diartikan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (Menteri, badan eksekutif, dsb.), disahkan oleh parlemen (dewan perwakilan rakyat, badan legislatif, dsb.), ditandatangani oleh kepala negara (Presiden, Kepala Pemerintah, Raja), dan mempunyai kekuatan yang mengikat.[5]

Pendapat Bagir Manan, bahwa definisi peraturan perundang-undangan secara umum dapat dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum. Aturan-aturan tingkah laku yang mengikat secara umum itu dapat berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status, dan suatu tatanan, dan karena hal-hal yang diatur bersifat umum, maka peraturan perundang-undangan juga bersifat abstrak, sehingga secara singkat atau lazim disebut bahwa ciri-ciri dari suatu kaidah peraturan perundang-undangan adalah bersifat abstrak-umum, maksudnya pada peraturan perundang-undangan tidak mengatur atau ditujukan pada objek, peristiwa, atau gejala konkret tertentu, melainkan ditujukan pada orang banyak dan terhadap perbuatan yang abstrak.[6]

Pembahasan mengenai peraturan perundang-undangan, tentunya tidak akan terlepas dengan pembahasan tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Mengenai hal ini, sejak Indonesia merdeka hingga kini sudah terdapat 3 (tiga) peraturan yang mengatur tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, dimulai dari Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966, yang kemudian dicabut dan diganti dengan Ketetapan MPR No.III/MPR/2000, dan yang terakhir adalah Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam hal ini, Undang-undang yang dimaksud sebagai pengganti Ketetapan MPR No.III/MPR/2000 itu adalah Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 (UU No.10 tahun 2004) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mulai dilaksanakaan sejak tanggal 1 November 2004. Adapun jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan menurut UU No.10 tahun 2004, pada Pasal 7 ayat (1) yaitu sebagai berikut:

  1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  3. Peraturan Pemerintah;
  4. Peraturan Presiden;
  5. Peraturan Daerah.

Pada Peraturan Daerah dalam Pasal 7 ayat (1) diatur lebih detail dalam Pasal 7 ayat (2) UU No.10 tahun 2004 yang menyatakan bahwa “Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

  1. Peraturan Derah provinsi, dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama Gubernur;
  2. Peraturan Daerah kabupaten/kota, dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota;
  3. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.”

Menurut Bagir Manan, bahwa adanya tingkatan/susunan peraturan perundang-undangan tersebut mengandung arti, yaitu:[7]

  1. Bentuk peraturan perundang-undangan yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Suatu bentuk peraturan perundang-undangan, hanya dapat diubah/diganti oleh suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi.
  3. Suatu bentuk peraturan perundang-undangan, tidak boleh bertentangan dengan bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya.
  4. Bentuk peraturan perundang-undangan yang dapat dikeluarkan sejak adanya susunan hierarki ini, tidak boleh di luar bentuk-bentuk yang telah ditentukan.

Sesuai dengan permasalahan dari penulisan ini, maka asas yang perlu diperhatikan adalah asas tingkatan hierarki yang berarti materi muatan suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau derajatnya. Berdasarkan asas ini dapatlah diperinci hal-hal sebagai berikut:[8]

  1. Perundang-undangan yang rendah derajatnya tidak dapat merubah atau mengenyampingkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi yang sebaliknya dapat.
  2. Perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah atau ditambah oleh atau dengan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya.
  3. Ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum, dan tidak mengikat apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tingakatannya. Ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat, walaupun diubah, ditambah, diganti, atau dicabut oleh perundang-undangan yang lebih rendah.
  4. Materi yang seharusnya diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh perundang-undangan yang lebih rendah, tetapi hal yang sebaliknya dapat. Namun demikian sebaiknya tidak, apabila perundang-undangan yang lebih tinggi mengambil alih fungsi perundang-undangan yang lebih rendah, disamping itu badan pembentuk perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut akan teramat sibuk dengan persoalan-poersoalan yang selayaknya diatur oleh badan pembentuk perundang-undangan yang lebih rendah.

Paparan uraian di atas menggambarkan betapa rumitnya untuk memahami berbagai bentuk dan hierarki aturan hukum yang pernah dan sedang berlaku. Salah satunya yaitu mengenai peraturan daerah. Pengertian Peraturan daerah berdasar UU No.10 tahun 2004 adalah peraturan daerah Provinsi dan/atau peraturan daerah Kabupaten/Kota.

D. Ketidakjelasan Mengenai Prosedur Pembatalan Peraturan Daerah

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan menurut UU No.10 tahun 2004, pada Pasal 7 ayat (1) yaitu sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  3. Peraturan Pemerintah;
  4. Peraturan Presiden;
  5. Peraturan Daerah.

Pada Peraturan Daerah dalam Pasal 7 ayat (1) diatur lebih detail dalam Pasal 7 ayat (2) UU No.10 tahun 2004 yang menyatakan bahwa “Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

  1. Peraturan Derah Provinsi, dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama Gubernur;
  2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota;
  3. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.”

Dengan demikian maka diketahui bahwa Peraturan Daerah (Perda), baik Peraturan Derah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, ataupun Peraturan Desa/peraturan yang setingkat termasuk jenis peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No.32 tahun 2004), pada Pasal 1 angka 10 dinyatakan “Peraturan daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah Provinsi dan/atau peraturan daerah Kabupaten/Kota.”

Selanjutnya pengaturan mengenai Peraturan Daerah (Perda) ini diatur dalam Bab VI Undang-undang tersebut. Dalam Pasal 136 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) dari UU No.32 tahun 2004, dinyatakan bahwa:

ayat (1) :

“Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD”

ayat (2) :

“Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan”

ayat (3) :

“Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah”

ayat (4) :

“Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”

ayat (5) :

“Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku setelah diundangkan• dalam lembaran daerah”.

Menurut pakar hukum Himawan Estu Bagijo, bahwa dengan diletakannya peraturan daerah di bahwa peraturan presiden dan dihapusnya peraturan Menteri dari tata urutan peraturan perundang-undangan menyebabkan di dalam prakteknya banyak Provinsi dan Kabupaten/Kota baik secara formil maupun materil tidak mau mengacu lagi terhadap keputusan Menteri atau peraturan Menteri, bahkan Provinsi, Kabupaten/Kota baru mencantumkan keputusan Menteri atau peraturan Menteri sebagai dasar hukumnya jika dengan pencantumannya tersebut pemprov, pemkab, atau pemkot mendapat dukungan kewenangan atau memperoleh keuntungan finansial.[9]

Kewenangan terhadap pembatalan suatu peraturan daerah juga merupakan persoalan lain yang melekat dari peraturan daerah sebagai peraturan perundangan-undangan. Hal ini dikarenakan pengaturan mengenai kewenangan uji materiil dari suatu peraturan daerah yang diatur dalam Pasal 11 ayat (2) dari UU No. 4 tahun 2004 dan Pasal 145 ayat (2) dari UU No. 32 tahun 2004 tidak mempunyai kesatuan pemahaman, sehingga berpotensi menyebabkan penafsiran yang saling berbeda antara satu dengan yang lain.

Hal ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai lembaga yang berwenang untuk menguji materiil serta membatalkan suatu peraturan daerah. Ketidakjelasan ini juga menimbulkan polemik dikalangan para pakar maupun praktisi, sehingga tidak terdapat kesatuan pendapat dalam menjawab pertanyaan mengenai lembaga mana yang berhak untuk menguji maeriil dan membatalkan suatu peraturan daerah.

E. Hak Menguji Formil dan Material

Sebelum dipaparkan mengenai permasalahan mengenai lembaga mana yang berwenang menguji materiil suatu peraturan daerah, maka akan diuraikan terlebih dahulu mengenai hak menguji formil dan hak menguji materiil. Baik di dalam kepustakaan maupun dalam praktek dikenal adanya dua macam hak menguji, yaitu:

  1. Hak menguji formal (formele toetsingsrecht), dan
  2. Hak menguji material (materiele toetsingsrecht).

Pengertian dari hak menguji formal adalah wewenang untuk menilai apakah suatu produk hukum seperti undang-undang terjelma melalui cara-cara (procedure) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak,[10] sedangkan hak menguji material adalah suatu wewenang untuk menyelediki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (verordenende macht) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.[11]

Pengertian dari hak menguji formal adalah wewenang untuk menilai tentang suatu produk hukum yang telah terjelma/terbentuk telah dikeluarkan melalui cara-cara (procedure) yang telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan hak menguji material adalah suatu wewenang untuk menyelediki dan kemudian menilai isi suatu peraturan perundang-undangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya, serta untuk menilai hak suatu kekuasaan tertentu dalam mengeluarkan suatu peraturan/produk hukum tertentu.

Menurut pakar hukum Sri Soemantri, lembaga yang berwenang untuk melakukan hak menguji material ini adalah Mahkamah Agung, karena beberapa pertimbangan yaitu:

  1. Ditinjau dari pengangkatan anggota-anggotanya di Mahkamah Agung, faktor politik tidak boleh memberikan peranan yang lebih menonjol. Ini berarti pengangkatan tersebut harus dititik beratkan pada keahlian dan pengalaman dalam bidang hukum.
  2. Pertimbangan efisiensi, sehingga tidak perlu memperbanyak jumlah lembaga negara yang ada, kecuali apabila diperlukan sekali. Penambahan jumlah lembaga negara akan berakibat pada bertamabahnya pengeluaran dan fasilitas.
  3. Oleh karena yang dapat diuji itu Undang-undang dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah, maka harus dikurangi adanya pengaruh dari lembaga-lemabaga yang dapat menimbulkan bermacam-macam kesulitan.[12]

Menurut Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ( UU No.4 tahun 2004) dalam Pasal 11 ayat (2) dinyatakan:

“Mahkamah Agung mempunyai kewenangan:

  1. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung;
  2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undangundang terhadap undang-undang; dan
  3. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.”

Lebih lanjut pada Pasal 11 ayat (3) UU No.4 tahun 2004 dinyatakan bahwa “Pernyataan tidak berlaku peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diambil baik dalam pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung kepada Mahkamah Agung,” sedangkan mengenai hak menguji material dari suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah hak Mahkamah Konstitusi. Dasar hak Mahkamah Konstitusi tersebut adalah pada Pasal 12 ayat (1) UU No.4 tahun 2004 yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

  1. Menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  3. Memutus pembubaran partai politik; dan
  4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Ketentuan mengenai pengujian peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai pengujian Peraturan Daerah (Perda) pada era otonomi daerah, ternyata tidak konsisten antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain. Menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 145 ayat (2) dinyatakan bahwa kewenangan pembatalan Perda hanya ada pada Presiden, apabila Perda tersebut bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun jika Pemerintah Daerah itu tidak puas, dapat mengajukan keberatan ke MA.

F. Analisis Hak Menguji Yang Dimiliki Pemerintah Terhadap Peraturan Daerah

Dalam bab ini akan dibahas mengenai hak menguji terhadap suatu peraturan daerah (perda), berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu akan diuraikan terlebih dahulu mengenai pengertian dari masing-masing hal yang akan jadi fokus dari pembahasan ini.

Berdasarkan pengertian Hak menguji formal (formele toetsingsrecht) dan Hak menguji material (materiele toetsingsrecht) sebagaimana diungkapkan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa hak menguji formal adalah wewenang untuk menilai tentang suatu produk hukum yang terjelma/terbentuk telah dikeluarkan melalui cara-cara (procedure) yang telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan hak menguji material (materiele toetsingsrecht) adalah suatu wewenang untuk menyelediki dan kemudian menilai isi suatu peraturan perundang-undangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya, serta untuk menilai hak suatu kekuasaan tertentu dalam mengeluarkan suatu peraturan peraturan perundang-undangan tertentu.

Jika dikaitkan dengan peraturan daerah, maka dapat disebutkan bahwa hak menguji formil suatu peraturan daerah merupakan wewenang menilai mengenai prosedur atau tata cara pembentukan suatu peraturan daerah sebagaimana telah ditentukan/diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan hak menguji formil suatu peraturan daerah merupakan suatu wewenang untuk menyelediki dan kemudian menilai, mengenai isi suatu peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya, serta mengenai hak dari kekuasaan pemerintah daerah dalam mengeluarkan suatu peraturan daerah.

Untuk menilai mengenai hak menguji yang dimiliki pemerintah terhadap suatu peraturan daerah (Perda), maka akan diuraikan mengenai tahapan pembentukan dari suatu peraturan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang itu, dalam hal ini yaitu UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pengertian dari peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.[13] Secara detail menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No.32 tahun 2004), pada Pasal 1 angka 10 dinyatakan “Peraturan daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah Provinsi dan/atau peraturan daerah Kabupaten/Kota.” Sebagaimana pula telah disebutkan seblumnya bahwa pengaturan mengenai Peraturan Daerah (Perda) dalam UU No.32 tahun 2004 diatur dalam Bab VI Pasal 136 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) dari UU No.32 tahun 2004.

Selanjutnya akan diuraikan mengenai alas hukum yang mengatur tentang uji materiil dan pembatalan Perda. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 145 UU No.32 tahun 2004, yaitu sebagai berikut :

ayat (1)   :  “Perda disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan”

ayat (2)   :  “Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan, kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah”

ayat (3)   :  “Keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”

ayat (4)   :  “Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah harus memberhentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama Kepala Daerah mencabut Perda dimaksud”

ayat (5)   :  “Apabila Provinsi/Kabupaten/Kota – tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Kepala Daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung”

ayat (6)   :  “Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum”

ayat (7)   :  “Apabila Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perda dimaksud dinyatakan berlaku”

Dari ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa setelah suatu Perda ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota atau dalam hal rancangan Perda tidak ditetapkan Gubernur atau Bupati/Walikota berdasar Pasal 144 ayat (4) UU No. 32 tahun 2004 rancangan Perda tersebut telah sah menjadi Perda, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib disampaikan kepada Pemerintah.

Apabila Perda yang telah diserahkan kepada Pemerintah tersebut bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah.

Mekanisme pembatalan Perda itu sendiri adalah bahwa jika Perda yang diserahkan kepada Pemerintah tersebut bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Perda tersebut dibatalkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Perda tersebut.

Paling lama 7 (tujuh) hari setelah Perpres tentang keputusan pembatalan Perda tersebut, Kepala Daerah harus memberhentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama Kepala Daerah mencabut Perda dimaksud. Apabila Provinsi/Kabupaten/Kota tidak menerima keputusan pembatalan Perda tersebut dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Kepala Daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.

Apabila keberatan yang diajukan oleh Kepala Daerah tersebut dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Jika Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Perpres sebagaimana dimaksud, maka Perda dimaksud kembali berlaku.

Dalam prakteknya, berdasarkan data hasil klarifikasi/evaluasi Perda yang dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri, diketahui bahwa Perda yang telah dibatalkan oleh Pemerintah Pusat sepanjang tahun 2007 adalah 151 Perda.[14]

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka diketahui bahwa salah satu tahapan dalam pembentukan perda adalah bahwa setiap peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD wajib disampaikan kepada Pemerintah, dalam hal ini melalui Menteri Dalam Negeri, paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan, untuk dapat dilakukan penilaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) UU No.32 tahun 2004. Apabila perda tersebut bertentangan dengan, kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah, sebagaimana diatur dalam ayat (2) Pasal tersebut.

Terhadap hal tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan hak menguji terhadap Perda, maka berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 diketahui bahwa jenis hak menguji terhadap perda adalah berupa hak menguji materiil (materiele toetsingsrecht), karena undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada pemeritah pusat untuk menilai perda terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, jika bertentangan maka perda tersebut dapat dibatalkan. Hal ini tampak pada ketentuan Pasal 145 ayat (2) UU NO.32 tahun 2004 yang menyatakan “Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan, kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah”.

G. Analisis Hak Menguji Yang Dimiliki Mahkamah Agung Terhadap Peraturan Daerah

Setelah diketahui mengenai hak menguji yang dimiliki pemerintah terhadap suatu peraturan daerah, yang hasilnya (dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan pelaksanaannya) adalah bahwa hak menguji yang dimiliki pemerintah terhadap suatu peraturan daerah adalah hak menguji materiil (materiele toetsingsrecht). Selanjutnya akan dibahas mengenai hak menguji yang dimiliki mahkamah agung terhadap suatu peraturan daerah.

Untuk mengetahui mengenai hak menguji yang dimiliki Mahkamah Agung terhadap suatu perda, maka akan diuraikan mengenai hal ini berdasarkan perturan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Dasar RI Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta peraturan yang terkait dengan Mahkamah Agung yang diatur dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 jo Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Dalam UUD 1945 pada Pasal 24A ayat (1) dinyatakan bahwa “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-undang”.

Ketentuan daripada UUD 1945 tersebut, juga diatur dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No.4 tahun 2004) pada Pasal 11 ayat (2) yang mengemukakan bahwa:

“Mahkamah Agung mempunyai kewenangan:

  1. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung;
  2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan
  3. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.”

Lebih lanjut pada Pasal 11 ayat (3) UU No.4 tahun 2004 dinyatakan bahwa “Pernyataan tidak berlaku peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diambil baik dalam pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung kepada Mahkamah Agung”

Dari ketentuan Undang-undang Dasar dan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman tersebut, diketahui bahwa kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang adalah kewenangan Mahkamah Agung. Mengenai maksud dari peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang, dapat dilihat dalam UU No.10 tahun 2004, pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).

Dari hal tersebut di atas, maka Mahkamah Agung tidak berwenang untuk menguji, hal-hal yang disebutkan dibawah ini:

  1. Suatu Undang-undang bertentangan dengan Undang-undang Dasar;
  2. Suatu peraturan perundang-undangan telah dibuat sesuai dengan/menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang Dasar;
  3. Suatu peraturan perundang-undangan bermanfaat/berguna dan dapat dipertanggungjawabkan.[15]

Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang adalah Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, serta peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Menteri, Kepala Badan, Lembaga, atau Komisi-Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat, sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan hal tersebut, maka kewenangan Mahkamah Agung yang diatur dalam Pasal 11 ayat (2) b UU No.4 tahun 2004 adalah sebagai berikut Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, serta peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terhadap Undang-undang.

Dari hal tersebut di atas, diketahui bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan uji materiil suatu Peraturan Daerah, baik Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maupun Peraturan Desa/peraturan yang setingkat.

Mengenai tata cara pelaksanaan wewenang Mahkamah Agung untuk menguji suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di atas, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil (Perma No.1 tahun 2004).

Jika melihat Perma No.1 tahun 2004 pada Pasal 1 c yang mengemukakan “Permohonan keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan”. Diketahui bahwa kewenangan Mahkamah Agung dalam mengajukan uji materiil suatu peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang adalah dengan cara pengajuan permohonan keberatan.

Untuk lebih jelasnya mengenai permohonan keberatan yang dimaksud dalam Pasal 1 c Perma No.1 tahun 2004 tersebut di atas, terdapat dalam Pasal 2 Perma tersebut yang menyatakan :

ayat (1)   :  “Permohonan keberatan diajukan kepada Mahkamah Agung dengan cara :

a. Langsung ke Mahkamah Agung; atau

b.Melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum tempat kedudukan Pemohon “

ayat (2)   :  “Permohonan keberatan diajukan terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi”

ayat (4)   :  “Permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan”

Dari ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa permohonan keberatan dapat diajukan langsung ke Mahkamah Agung atau melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum tempat kedudukan Pemohon. Permohonan keberatan diajukan karena adanya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan keberatan itu beralasan karena peraturan perundang-undangan yang dimaksud bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya, maka Mahkamah Agung akan mengabulkan gugatan atau permohonan keberatan tersebut. Dalam putusan yang mengabulkan Permohonan keberatan tersebut akan dinyatakan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Perma No.1 tahun 2004 yaitu “Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dimohonkan keberatan tersebut sebagai tidak sah dan tidak berlaku dan tidak berlaku untuk umum, serta memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan segera pencabutannya”

Akan tetapi dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa gugatan atau permohonan keberatan itu tidak beralasan, maka Mahkamah Agung menolak gugatan atau permohonan keberatan tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Perma No.1 tahun 2004.

Isi putusan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud akan dikirimkan kepada Pemohon keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perma No.1 tahun 2004 yang menyatakan bahwa “Pemberitahuan isi putusan Mahkamah Agung terhadap permohonan keberatan disampaikan dengan menyerahkan atau mengirimkan salinan putusan Mahkamah Agung dengan surat tercatat kepada para pihak dan dalam hal diajukan melalui Pengadilan Negeri setempat, penyerahan atau pengiriman atau salinan putusan Mahkamah Agung disampaikan juga kepada Pengadilan Negeri yang mengirim”.

Mengenai pelaksanaan putusan permohonan keberatan hak uji materiil oleh Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 8 Perma No. l tahun 2004 yaitu,

ayat (1)   :  “Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara “

ayat (2)   :  “Dalam hal 90 (sembilan puluh) hari putusan Mahkamah Agung tersebut dikirim kepada Badan atau penjabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut, ternyata penjabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum”

Terhadap putusan mengenai permohonan keberatan hak uji materiil tersebut di atas tidak dapat diajukan peninjauan kembali, hal ini sesuai dengan Pasal 9 Perma No.1 tahun 2004. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa putusan Mahkamah Agung, baik mengenai gugatan maupun permohonan keberatan hak uji materiil adalah bersifat mengikat dan final.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa putusan Mahkamah Agung tentang Uji Materiil mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final dan mengikat, selain itu juga terhadap badan atau pejabat yang bersangkutan dalam perkara Uji Materiil ini tidak melaksanakan kewajibannya dalam waktu 90 hari, maka dengan sendirinya atas nama hukum, peraturan perundang-undangan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka diketahui bahwa kewenangan menguji suatu peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang adalah kewenangan Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 11 ayat (2) UU No.4 tahun 2004. Mengenai kewenangan Mahkamah Agung yang satu ini, berakibat bahwa apabila suatu peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Agung bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya, maka peraturan perundang-undangan tersebut dapat dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Agung, sebagaimana maksud dari Pasal 11 ayat (3) UU No.4 tahun 2004.

Maksud dari peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang adalah semua peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dari pada Undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No.10 tahun 2004. Jadi dari hal ini, diketahui bahwa salah satu praturan perundang-undangan yang dapat diuji oleh Mahkamah Agung adalah peraturan daerah, baik peraturan daerah Provinsi, peraturan daerah Kabupaten/Kota, ataupun peraturan Desa. Sedangkan mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan Mahkamah Agung tersebut diatur dalam Perma No.1 tahun 2004.

Terhadap hal tersebut, bila dikaitkan dengan hak menguji materiil, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa hak menguji materiil adalah suatu wewenang untuk menyelediki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (verordenende macht) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu ? Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hak menguji yang dimiliki oleh Mahkamah Agung adalah hak menguji materiil (judicial review), artinya adalah bahwa wewenang Mahkamah Agung untuk menyelidiki dan kemudian menilai isi dari suatu peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya, serta menilai kewenangan dari suatu kekuasaan (pada suatu lembaga/badan negara) dalam mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Jadi yang diselidiki dan dinilai adalah isi dari suatu peraturan perundang-undangan yang akan diuji, bukan masalah prosedur atau tata cara pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana pada hak menguji formil.

Jika dikaitkan dengan kewenangan Mahkamah Agung dalam menguji suatu peraturan daerah, baik Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, ataupun Peraturan Desa. Maka dapat dikatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai isi dari suatu peraturan daerah terhadap Undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya, serta menilai kewenangan dari kekuasaan Pemerintah Daerah dalam mengeluarkan suatu peraturan daerah yang mengatur hal tertentu. Apabila peraturan daerah yang diujikan tersebut, isinya bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya, maka Mahkamah Agung akan mengeluarkan Putusan bahwa peraturan daerah tidak sah dan tidak berlaku untuk umum, serta memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan segera melakukan pencabutannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) UU No.4 tahun 2004 dan Pasal 6 ayat (2) Perma No.1 tahun 2004.

Dari hasil pembahasan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hak menguji yang dimiliki oleh Mahkamah Agung terhadap suatu perda bukanlah hak menguji formil, karena dalam tahapan setiap pembentukan perda yang diatur dalam UU No.32 tahun 2004, tidak ada dikatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang menilai setiap pembentukan perda yang telah dibuat atau ditetapkan oleh pemerinatah daerah, sebagai suatu kewajiban dalam pembentukan perda. Kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan UUD 1945 dan UU No.4 tahun 2004 adalah untuk menguji isi dari setiap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang (termasuk perda) terhadap Undang-undang. Jika peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Mahkamah Agung dapat mengeluarkan Putusan peraturan daerah tidak sah dan tidak berlaku untuk umum, serta memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan segera melakukan pencabutannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) UU No.4 tahun 2004 dan Pasal 6 ayat (2) Perma No.1 tahun 2004.

H. Batas-Batas Kewenangan Presiden Dan Mahkamah Agung Dalam Menguji Peraturan Daerah

Berdasarkan uraian-uraian disebutkan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa batas-batas kewenangan Presiden dan Mahkamah Agung dalam menguji suatu peraturan daerah (perda) adalah pada dasar kewenangan dan mekanisme penggunaan hak mengujinya, sedangkan mengenai jenis hak menguji yang dimiliki oleh Pemerintah dan hak menguji yang dimiliki Mahkamah Agung adalah hak menguji materiil (materiele toetsingsrecht), yaitu kewenangan untuk menyelidiki dan menilai suatu perda terhadap peraturan perundang-undanga yang lebih tinggi.

Dari hasil pembahasan pada sub a sebelumnya, diketahui bahwa hak menguji pemerintah terhadap suatu perda adalah hak menguji materiil, karena Presiden diberi wewenang oleh UU No.32 tahun 2004 untuk menilai isi suatu perda berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya. Kewenangan Presiden tersebut diberikan oleh Pasal 145 UU No.32 tahun 2004 yang intinya menyatakan Presiden dapat membatalkan perda jika  bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan kata lain Presiden diberi wewenang untuk mengkaji dan menilai isi suatu perda berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, jika dinilai bertentangan maka pemerintah diberi kewenangan untuk membatalkan perda yang bertentangan tersebut.

Maksud dari hak menguji materiil dari suatu perda di sini adalah bahwa wewenang pemerintah untuk menilai isi dari suatu perda untuk terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 145 UU No.32 tahun 2004. Jika suatu peraturan daerah setelah dinilai, ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka dapat berakibat dapat dibatalkannya perda tersebut oleh Pemerintah.

Sedangkan mekanisme penggunaan hak menguji materiil yang dimiliki pemerintah pusat terhadap suatu perda adalah setelah diterimanya perda yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) UU No. 32 tahun 2004. Baru setelahnya pemerintah pusat menilai perda tersebut, apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ataukah tidak. Jika bertentangan, maka dapat dibatalkan oleh Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) UU No. 32 tahun 2004. Mengenai pembatalan perda yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut dilakukan oleh Presiden dengan mengeluarkan Peraturan Presiden tentang pembatalan perda yang bertentangan tersebut.

Sedangkan hak menguji materiil suatu peraturan daerah yang dimiliki Mahkamah Agung adalah didasarkan pada Pasal 24A ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hak uji materiil yang dimiliki oleh Mahkamah Agung ini adalah hak untuk menguji suatu peraturan daerah, baik peraturan daerah Provinsi, peraturan daerah Kabupaten/Kota, dan peraturan Desa terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila suatu peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Agung bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya, maka peraturan perundang-undangan tersebut dapat dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Agung, sebagaimana maksud dari Pasal 11 ayat (3) UU No.4 tahun 2004.

Sedangkan mengenai penggunaan hak menguji material yang dimiliki Mahkamah Agung ini, diatur dalam Perma No. 1 tahun 2004, yaitu bahwa Mahkamah Agung dapat menguji meteriil suatu Perda terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan cara pengajuan permohonan keberatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf a, b, dan c Perma No. 1 tahun 2004. Mengenai pengajuan permohonan keberatan itu sendiri adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 huruf c Perma No. 1 tahun 2004.

Dari ketentuan tersebut juga diketahui bahwa jika suatu peraturan perundang-undangan yang di mohonkan untuk diajukan keberatan tersebut, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi, maka akan diputuskan melalui putusan Makamah Agung yang isinya menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dimohonkan keberatan tersebut sebagai tidak sah dan tidak berlaku dan tidak berlaku untuk umum, serta memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan segera pencabutannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Perma No.1 tahun 2004.

Demikianlah kiranya mengenai batas-batas kewenangan menguji suatu peraturan daerah yang dimiliki oleh pemerintah dan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung terhadap suatu perda.

I. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai hak dan batas-batas kewenangan Presiden dan Mahkamah Agung tehadap pembatalan peraturan daerah, dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan uraian-uraian disebutkan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa batas-batas kewenangan Presiden dan Mahkamah Agung dalam menguji suatu peraturan daerah (perda) adalah pada dasar kewenangan dan mekanisme penggunaan hak mengujinya, sedangkan mengenai jenis hak menguji yang dimiliki oleh Pemerintah dan hak menguji yang dimiliki Mahkamah Agung adalah hak menguji materiil (materiele toetsingsrecht), yaitu kewenangan untuk menyelidiki dan menilai suatu perda terhadap peraturan perundang-undanga yang lebih tinggi.

Batas-batas kewenangan Pemerintah dalam menguji suatu peraturan daerah (perda) adalah hak menguji pemerintah terhadap suatu perda adalah hak menguji materiil, karena Presiden diberi wewenang oleh UU No.32 tahun 2004 untuk menilai isi suatu perda berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya. Kewenangan Presiden tersebut diberikan oleh Pasal 145 UU No.32 tahun 2004 yang intinya menyatakan Presiden dapat membatalkan perda jika bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan kata lain Presiden diberi wewenang untuk mengkaji dan menilai isi suatu perda berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, jika dinilai bertentangan maka pemerintah diberi kewenangan untuk membatalkan perda yang bertentangan tersebut.

Sedangkan mekanisme penggunaan hak menguji materiil yang dimiliki pemerintah pusat terhadap suatu perda adalah setelah diterimanya perda yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) UU No. 32 tahun 2004. Baru setelahnya pemerintah pusat menilai perda tersebut, apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ataukah tidak. Jika bertentangan, maka dapat dibatalkan oleh Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) UU No. 32 tahun 2004. Mengenai pembatalan perda yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut dilakukan oleh Presiden dengan mengeluarkan Peraturan Presiden tentang pembatalan perda yang bertentangan tersebut.

Kemudian mengenai batas-batas kewenangan hak menguji yang dimiliki Mahkamah Agung adalah hak uji materiil. Hal ini didasarkan pada Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hak uji materiil dari suatu peraturan daerah, baik peraturan daerah Provinsi, peraturan daerah Kabupaten/Kota, dan peraturan Desa terhadap undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang dimiliki oleh Mahkamah Agung ini, berakibat bahwa apabila suatu peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Agung bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya, maka peraturan perundang-undangan tersebut dapat dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Agung, sebagaimana maksud dari Pasal 11 ayat (3) UU No.4 tahun 2004.

Sedangkan mekanisme mengenai penggunaan hak menguji materiil yang dimiliki Mahkamah Agung ini, diatur dalam Perma No. 1 tahun 2004, yaitu bahwa Mahkamah Agung dapat menguji meteriil suatu Perda terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan cara pengajuan permohonan keberatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf a, b, dan c Perma No. 1 tahun 2004. Mengenai pengajuan permohonan keberatan itu sendiri adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 huruf c Perma No. 1 tahun 2004.


[1]Anonim, “Problem Hukum Pengujian Perda”, http://anggara.wordpress.com, 27 Juni 2006.

[2]Anonim, “Tindak Lanjut Pembatalan Perda”, www.hukumonline.com, Juni 2006.

[3]Ibid.

[4]Frans Magnis Suseno, Mencari Sosok Demokrasi; Sebuah Telaah Filosofis, (Jakarta: Gramedia, 1997), hal. 58.

[5]Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Cetakan Ke-3,(Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Pembinaan danPengembangan Bahasa, 1990), hal. 990-991

[6]Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia. Edisi Revisi, (Bandung: Alumni, 1997), hal.123.

[7]Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia. Edisi Revisi, (Bandung: Alumni, 1997), hal.226.

[8]Ibid., hal. 79.

[9]Himawan Estu Bagijo, “Aspek Hukum Perancangan Peraturan Perundang-undangan”, http://www.ri.go.id, 15 Mei 2004.

[10]Sri Soemantri M., Hak Menguji Material Di Indonesia, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 6.

[11]Ibid., hal. 7.

[12]Ibid.

[13]Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lemabaran Negara Nomor 4389), Pasal 1 angka 7.

[14]Sumber data: Sambutan Menteri Hukum dan HAM dalam Draft Buku Panduan Memahami Perancangan Peraturan Daerah.

[15] Tubagus Haryo Karbyanto, “Judicial Review; Antara Trend dan Keampuhan bagi Strategi Advokasi”,  Seri Bahan Bacaan Kursus HAM bagi Pengacara X Tahun 2005, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), hal. 4.

Author By

BASisme1484

Filed under: My Law, , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Visitor Online

Blog Stats

  • 84,009 hits

RSS Up Date News

RSS Lowongan Kerja Terbaru

  • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.

antivirus 2009

My Polling

%d bloggers like this: