BASisme Blog

All About Jongga With The Idea of Law, Stories, Issues and Games

SUPREMASI HUKUM, DEMOKRASI, DAN HAM TERHADAP PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

SUPREMASI HUKUM, DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

.………………………………………………………………………………….

——————————————–

BAB I

PENDAHULUAN

.

A.Latar Belakang

Berikut ini adalah beberapa hal yang melatarbelakangi penulisan makalah ini :

-         Sebagai pemenuhan tugas dalam mata kuliah Kewarganegaraan.

-         Untuk memahami dan mempelajari hubungan supremasi hukum, demokrsi, dan HAM terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah.

-         Untuk memberi gambaran tentang pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia.

-         Untuk memperluas pandangan para pembaca tentang supremasi hukum, demokrasi, dan HAM terhadap pelaksnaan Otonomi Daerah.

-         Untuk menambah keragaman dalam pembahasan hubungan supremasi hukum, demokrasi, dan HAM terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah.

.

B.Rumusan Masalah

-         Apa yang dimaksud dengan Otonomi Daerah ?

-         Apa yang dimaksud dengan Supremasi hukum, demokrasi, dan HAM ?

.

C.Tujuan Penulisan

-         Pada akhir bahasan ini pembaca dapat memahami hubungan supremasi hukum, demokrasi, dan HAM terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia

-         Pembaca dapat mengerti mengapa adanya Otonomi Daerah.

.

.

BAB II

OTONOMI DAERAH

.

A.Pengertian Otonomi Daerah

(1) Istilah Otonomi Daerah berasal dari kata Otonomi, yang dalam arti sempit berarti Mandiri sedangkan dalam arti luas berarti Berdaya,jadi penfertian Otonomi Daerah adalah Kemampuan suatu daerah dalam kaitannya pembuatan dan pengambilan suatu keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.

(2) Terjadinya Otonomi Daerah dikarenakan adanya perubahan sistem pemerintahan dari sistem Sentralisasi yaitu Pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat,ke sistem Desentralisasi yaitu Pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

.

B.Alasan Perlunya Otonomi Daerah

(1) Kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini (masa orde baru) sangat sentralisasi ,daerah diabaikan

(2) Pembagian kekayaan alam tidaklah adil dan merata

(3) Kesenjangan sosial dan pembangunan

(4) Sedangkan alasan filoposofisnya adalah :

a.Mencegah penumpukan kekuatan atau tirani(aspek politis)

b.Mengembangkan kehidupan Demokrasi

c.Dari aspek tekhnik organisasi penyelanggaraan pemrintah agar lebih efisien

d.Merupakan sarana Pedidikan politik

e.Persiapan untuk karier politik lanjutan

f.Menjaga stabilitas politik nasional

g.Mencapai kesetaraan politik di Indonesia.

.

C.Visi, Konsep dasar, dan Prinsip Otonomi Daerah

(1) Visi Otonomi Daerah terbagi atas 3 yaitu :

-         Politik : Harus dipahami sebagai sebuah proses untk membuka ruangbagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis

-         Ekonomi : Terbukanya peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendaya gunaan potensi ekonomi di daerahnya

-         Sosial : Menciptakan kemampuan masyarakat untuk merespon dinamika kehidupan daerah di sekitarnya

(2) Konsep dasar dari Otonomi Daerah :

-         Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintah dalam hubungan domestik kepada daerah

-         Penguatan peran DPRD sebagai representasi rakyat lokal dalam pemilihan dan penetapan kepala daerah

-         Pembangunan tradisi politik daerah yang lebih sesuai dengan kultur berkualitas tinggi dengan tingkat akseptibilitas yang tinggi pula

-         Peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah

-         Pengaturan Pembagian sumber-sumber pendapatan daerah, pemberian keleluasaan kepada daerah dan optimalisasi upaya pemberdayaan masyarkat

(3) Prisip-prinsip Otonomi Daerah :

-         Demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi dan keanekaragaman daerah

-         Otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab

-         Otonomi Daerah yang luasan utuh diletakan pada daerah kabupaten dan daerah kota

-          Sesuai dengan konstitusi negara kita

-         Kemandirian Daerah Otonom

-         Meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah

-         Asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi sebagai wilayah administrasi

-         Asas tugas pembantuan

.

D.Revitalisasi proses Desentralisasi dan otonomi daerah

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sesudah UU no: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah dan UU No : 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah merupakan pelaksanaan dari salah satu tuntutan reformasi pada tahun 1998.Kebijakan ini merubah penyelenggaraan pemerintah dari yang sebelumnya bersifat terpusat menjadi terdesentralisasi meliputi antara lain penyerahan kewenangan pemerintah pusatke pemerintah daerah, kecuali politik luar negeri, hankam, peradilan, agam, fiskal moneter, dan kewenangan bidang lain, dan perubahaan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

.

.

BAB III

HUBUNGAN SUPREMASI HUKUM, DEMOKRASI, DAN HAM TERHADAP PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

.

A.Pengertian

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sangat diperlukan adanya supremasi hukum yaitu menjunjung tinggi peraturan – peraturan yang berlaku untuk mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat demi terciptanya kesadaran hukum dan kepatuhan hukum selain dari pada itu juga diperlukan sistem pemerintahan yang Demokrasi yaitu sistem pemerintahan yang mengutamakan kepentingan rakyat yaitu adanya asas dari rakyat,oleh rakyat,dan untuk rakyat. Dan yang terakhir adalah HAM ( Hak Asasi Manusia ) hal ini sangat penting terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah karena berkaitan dengan Hak dasar manusia sebagai mahluk Tuhan.Demilianlah hal – hal yang patut diperhatikan dalam pelaksanaan Otonomi daerah di Indonesia karena sangat sesuai dengan yang patut pula diperhatikan dalam skala nasional yang bertitik tolak dari UUD 1945 baik Pembukaan atau Batang Tubuh nya.

Hubungan supremasi hukum, demokrasi, dan HAM terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah adalah hubungan yang tidak dapat terpisahkan di Indonesia karena Otonomi Daerah tidak dapat ada jika sistem pemerintahan negara kita adalah Komunis bukannya Demokrasi PancaSila,atau jika tidak diaturnya peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan Otonomi daerah maka Otonomi daerah juga tidak akan ada,atau juga jika dalam pelaksanaan Otonomi daerah hak – hak asasi rakyat daerah dibatasi maka Otonomi daerah tidak akan berlaku efektif dimasyarakt tersebut.

.

B.Hubungan Supremasi hukum Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah

Supremasi Hukum dapat dikatakan juga menjunjung tinggi hukum sebagai dasar pengambilan suatu keputusan baik dalam pemerintahan pusat atau juga pemerintahan di daerah ,itu berati Otonomi Daerah ada karena hukum dalam hal ini yaitu Undang – Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang secara legal menggantikan Undang – Undang No.5 tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan Daerah dan Undang –Undang No.5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa,dimana perbedaan kedua Undang – Undang tersebut adalah Pada Undang – Undang yang lama kewenangannnya dimulai dari pusat ( central government looking ) sedang pada Undang – Undang yang baru kewenangannya dimulai dari daerah ( local government looking ).

Dengan berlakunya UU No.22 tahun 1999 tentan Otonomi daerah, daerah mempunyai kewenangan yang lebih lus dibadingkan dengan Undang – Undang yang lama karena menurut UU No.22 tahun 1999 kewenangan daerah mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, kecuali bidang Politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan lainnya yaitu sperti perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan,sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya alam, tekhnologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional.

.

C.Hubungan Demokrasi Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah

Demokrasi adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan negara berada di tangan rakyat.Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat,pemerintah rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.Sedangkan yang dimaksud dengan Demokrasi PancaSila adalah sistem tata kehidupan kenegaraan atau kemasyarakatan didasarkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban antara kepentingan pribadi dan masyarakat atau sesuai dengan Sila ke-4 dari Pancasila yaitu Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan.Hal ini juga diserap oleh Indonesia dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sehingga daerah dalam melaksanakan pemerintahannya terdapat lembaga Legislatif Daerah yaitu DPRD yang bertugas mengawasi badan Eksekutif Daerah,dan menyampaikan aspirasi rakyat daerahnya kepada Eksekutif daerah itu agar sesuai dengan kepentingan rakyat tetap terjaga atau tersalurkan dalam berpolitik atau menentukan nasibnya.

Keberadaan Demokrasi sangat penting karena keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada pelaksanaan desentralisasi yang baik dan benar.Salah satu keuntungan desentralisasi adalah pemerintah daerah dapat mengambil keputusan lebih cepat ,dengan demikian prioritas pembangunan dan kualitas pelayananmasyarakat diharapkandapat lebih mencerminkan kebutuhan nyat masyarkat di daerah.Pemerintah daerah disini berarti badan eksekutif daerah dan badan legislatif daerah.

.

D.Hubungan HAM Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah

HAM (Hak Asasi manusia ) adalah Hak – hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang maha Pencipta sebagai hak yang Kodrati oleh karenanya tidak ada kekuasaan apaun didunia yang dapat mencabutnya( John Locke ),atau Seperangkat hak tang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahnya yang wajib dihormati,dijunjung tiinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia( UU No.39 tahun 1999 tentang HAM ).

Sebagaimana telah disebutkan definisi HAM, maka jika pemerintah pusat saja harus memperhatikan HAM dalam berbangsa dan bernegara di bidang apapun sudah seharusnya pemerintah daerahpun harus menjunjung tinggi HAM dalam membuat suatu keputusan daerah selain menjunjung tinggi hukum, seperti yang tercantum dalam UUD 1945, atau memuat atau memperhatikan sebagaimana Prof. Bagir Manan  membagi HAM dalam :Hak Sipil, Hak Politik, Hak Ekonomi,dan Hak Sosial Budaya.

.

.

BAB IV

KESIMPULAN

Otonomi Daerah adalah akibat adanya sistem pemerintahan Desentralisasi yaitu adanya pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari permerintah pusat terhadap pemerintah daerah, hal ini ditandai dengan keluarnya Undang – Undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan juga Undang Undang No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, sebagai pengganti Undang – Undang yang lama yaitu UU No.5 tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kekuasaan Daerah dan UU No.25 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dimana pada Undang – Undang yang lama menggunakan sistem Sentarlisasi yang kini sudah ketinggalan jaman, karena tidak berdasar pada Supremasi hukum, demokrasi, dan HAM.

Peranan Supremasi Hukum, Demokrasi, dan HAM terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah sangat penting dimana memang Supremasi Hukum harus ada karena negara Indonesia adalah negara hukum atau negara yang sangat menjunjung tinggi hukum ini dapat terlihat juga dari sistem demokrasi yang dianut negara kita yaitu Republik Konstitusi, maka pemerintahan daerah juga harus menjunjung tinggi hukum dalam menggunakan wewenangnya, lain daripada itu pemerintah daerah juga harus memperhatikan Aspirasi rakyat daerah dalam membuat keputusan bagi daerahnya karena walau bagaimanapun negara kita adalah negara yang kedaulatanya berada di dalam tangan rakyat, jadi keinginan rakyat tidak bisa dikesampingkan begitu saja  oleh pemerintah daerah dalam hal ini badab eksekutif daerah dan badan legislatif daerah, dalam melaksanakan tugasnya pemerintah daerah tidak bisa bertindak sewenang – wenang terhadap rakyat daerah yang bisa melanggar atau membatasi HAM dari pada masyarakat daerah itu sendiri.

Sehingga dalam pelaksanaan Otonomi daerah hal – hal yang sangat berpengaruh dan menjadi dasar keberadaan, kefektifan, dan fungsionalitas dari Otonomi Daerah adalah di Tegakkannya Supremasi Hukum, Pelaksanaan Demokrasi yang adil, jujur, dan bertanggung jawab, Kebebasan dalam menggunakan HAM bagi setip masyarkat daerah.

Demikian pembahasan dari saya atas Hubungan supremasi hukum, demokrasi, dan HAM terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah, kiranya dapat berguna bagi pembaca dalam memeperkaya khasanah pengetahuannya tentang Otonomi Daerah.Terima Kasih.

Created By

BASisme1484

Filed under: My Law, , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Visitor Online

Blog Stats

  • 58,988 hits

RSS Up Date News

RSS Lowongan Kerja Terbaru

  • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.

antivirus 2009

My Polling

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: