BASisme Blog

All About Jongga With The Idea of Law, Stories, Issues and Games

PENGETAHUAN HUKUM Seri SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HUKUM ROMAWI – GERMANIA (JERMAN)

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN

HUKUM ROMAWI – JERMAN

A. Pendahuluan

Hukum RomawiJerman merupakan hukum yang berlaku di Eropa Kontinental yaitu negara-negara yang dahulunya mengikuti Hukum Romawi (dahulu Jerman dan Perancis, kemudian Belanda). Ciri-ciri daripada hukum RomawiJerman ini adalah terbaginya hukum ini ke dalam dua kelompok hukum yaitu Pertama, hukum yang mengatur kesejahteraan masyarakat dan kepentingan umum. Kedua, hukum yang mengatur hubungan perdata (hubungan antar per orangan).

Pembagian kelompok ini berasal dari pemikiran ahli hukum Yunani Gajus Ulpanus yang menyatakan “hukum publik adalah hukum yang berhubungan dengan kesejahteraan negara Romawi, hukum perdata adalah hukum yang mengatur orang secara khusus; karena sesungguhnya ada hal yang merupakan kepentingan umum, ada pula hal yang merupakan kepentingan perdata”.[1]

B. Pertumbuhan Hukum Romawi – Jerman

Pada awalnya hukum yang berlaku di masing-masing negara di Eropa Kontinental adalah hukum kebiasaan. Namun dalam perkembangan jaman hukum kebiasaan tersebut menjadi lenyap oleh karena adanya penjajahan oleh bangsa Romawi dan adanya anggapan bahwa hukum Romawi lebih sempurna daripada hukum asli negara mereka sendiri, sehingga diadakanlah resepsi (perkawinan/percampuran) hukum.

Hukum Romawi dianggap lebih sempurna karena sejak abad ke-1 ahli hukum Yunani Gajus Ulpanus telah menciptakan serta mempersembahkan suatu sistem hukum kepada bangsa dan negaranya, bahkan pada abad ke-6, Kaisar Romawi Timur Justinian I dapat menyajikan kodifikasi hukum Romawi dalam kitab yang diberi nama Corpus Juris Civils. Anggapan hukum Romawi sempurna timbul atas hasil penelitian para Glossatoren (pencatat/peneliti) dalam abad pertengahan.

Faktor penyebab lainnya hukum Romawi diresepsi oleh negara-negara di Eropa Kontinental adalah karena banyaknya mahasiswa dari Eropa Barat dan Utara yang belajar khususnya hukum Romawi di Perancis Selatan dan di Italia yang pada saat itu merupakan pusat kebudayaan Eropa Kontinental. Sehingga para mahasiswa tersebut setelah pulang dari pendidikannya mencoba menerapkannya dinegaranya masing-masing walaupun hukum negara asalnya telah tersedia.[2]

Selain itu kepercayaan pada Hukum alam yang asasi juga merupakan faktor yang mendukung diresepsinya hukum Romawi, karena hukum alam dianggap sempurna dan selalu berlaku kapan saja dan di mana saja. Hukum alam ini pada saat itu selalu disamakan dengan hukum Romawi.[3]

C. Perkembangan Hukum Di Perancis

Sebelum adanya unifikasi hukum oleh Kaisar Napoleon Bonaparte, Hukum yang berlaku di Perancis bermacam-macam yaitu hukum Germania (Jerman) dan hukum Romawi. Di bagian utara dan tengah berlaku hukum lokal (pays de droit coutumier) yakni hukum kebiasaan Perancis kuno yang berasal dari hukum Jerman, sedangkan pada daerah selatan yang berlaku adalah hukum Romawi (pays de droit ecrit) yakni telah dikodifikasi dalam Corpus Juris Civils dari Kaisar Romawi Justinian I. Di samping hukum perkawinan adalah hukum yang ditetapkan oleh Gereja Katolik ialah hukum Kanonik dalam Codex Iuris Canonici dan berlaku di seluruh Perancis.

Dengan berlakunya berbagai hukum tersebut, maka di Perancis dirasakan tidak adanya kepastian hukum dan kesatuan hukum. Oleh karena itu timbul kesadaran akan pentingnya kesatuan hukum/unifikasi hukum. Unifikasi hukum ini akan dituangkan ke dalam suatu buku yang bernama Corpus de lois Gagasan unifikasi hukum ini sesungguhnya telah timbul sejak abad XV (Raja Louis XI) yang kemudian dilanjutkan oleh berbagai parlemen propinsi pada abad XVI dan para ahli hukum seperti Charles Doumolin (1500 – 1566), Jean Domat (1625 – 1696), Robert Joseph Pothier (1699 – 1771), dan Francois Bourjon.

Namun pada akhir abad XVIII dapat diterbitkan tiga buah ordonansi mengenai hal-hal yang khusus dan yang diberi nama ordonansi daguesseau. Ordonansi yang dimaksud adalah L’ordonance sur les donations (1731), L’ordonance sur les testaments (1735), dan L’ordonance sur les substituions fideicommisaires (`1747).

Tanggal 21 Maret 1804 terwujudlah kodifikasi Perancis dengan nama Code Civil des Francais yang diundangkan sebagai Code Napoleon pada tahun 1807. Kodifikasi hukum ini merupakan karya besar dari Portalis selaku anggota panitia pembentuk kodifikasi hukum tersebut, selain itu kodifikasi hukum ini merupakan kodifikasi hukum nasional yang pertama dan terlengkap serta dapat diterapkan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Sehingga pada saat itu timbulah paham Legisme dengan mottonya “Di luar undang-undang tidak ada hukum”.

Sumber hukum kodifikasi tersebut merupakan campuran asas-asas hukum Jerman dan hukum Gereja (hukum Kanonik) yaitu hukum kebiasaan (coutumes), terutama kebiasaan Paris (coutume de Paris), ordonansi-ordonansi Daguesseau, tulisan-tulisan dari pakar hukum seperti Poithier, Domat, dan Bourjon, serta hukum yang dibentuk sejak revolusi Perancis sampai terbentuknya kodifikasi hukum tersebut.[4]

Dari uraian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa di negara Perancis yang semula memberlakukan bermacam-macam hukum dengan berbagai tahap, akhirnya pada tahun 1807 dapat memproklamirkan/diundangkan buku Code Civil des Francais atau Code Napoleon yang merupakan kodifikasi hukum yang pertama di dunia.

D. Perkembangan Hukum Di Belanda

Seperti halnya di Perancis, di negara Belanda, hukum yang mula-mula berlaku adalah hukum kebiasaan yaitu hukum Belanda kuno. Namun akibat penjajahan Perancis (1806 – 1813) terjadilah perkawinan hukum Belanda kuno dengan Code Civil.

Tahun 1814, setelah Belanda merdeka dibentuklah panitia yang dipimpin oleh J.M. Kemper untuk menyusun kode hukum Belanda berdasarkan Pasal 100 Konstitusi Belanda. Konsep kode hukum Belanda menurut Kemper lebih didasarkan pada hukum Belanda kuno, namun tidak disepakati oleh para ahli hukum Belgia (pada saat itu Belgia masih bagian dari negara Belanda), karena mereka lebih menghendaki Code Napoleon sebagai dasar dari konsep kode hukum Belanda.

Setelah Kemper meninggal (1824), ketua panitia diganti oleh Nicolai dari Belgia. Akibatnya kode hukum Belanda sebagian besar leih didasarkan pada Code Napoleon dibandingkan hukum Belanda kuno. Namun demikian susunannya tidak sama persis dengan Code Napoleon, melainkan lebih mirip dengan susunan Institusiones dalam Corpus Juris Civils yang terdiri dari empat buku.

Dalam hukum dagang Belanda tidak berdasar pada hukum Perancis melainkan berdasar pada peraturan-peraturan dagang yang dibuat sendiri yang kemudian menjadi himpunan hukum yang berlaku khusus bagi para golongan pedagang. Sejarah perkembangan hukum dagang Belanda ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan hukum dagang yang di Perancis Selatan dan di Italia.

Sampai meletusnya Revolusi Perancis, hukum dagang hanya berlaku bagi golongan pedagang saja (kelompok gilde). Perkembangan hukum dagang ini cepat sekali yaitu sebagai berikut pada abad XVI – XVII adanya Pengadilan Saudagar guna menyelesaikan perkara-perkara perniagaan, pada abad XVII adanya kodifikasi hukum dagang yan belum sepenuhnya dilaksanakan, tahun 1673 dibuat Ordonance du Commerce oleh Colbert, dan tahun 1681 lahir Ordonance du Marine.

Sesudah revolusi Perancis, kelompok gilde dihapus dan hukum dagang juga diberlakukan untuk yang bukan pedagang, sehingga hukum dagang dan hukum perdata menjadi tida terpisah. Walau dalam kenyataannya pemisahaan tersebut tetap terjadi.

Mengenai kodifikasi dapat diketengahkan, bahwa maksud dari kodifikasi adalah agar adanya kepastian hukum secara resmi dalam suatu sistem hukum tertentu. Akan tetapi masyarakat terus berkembang, sehingga hukumnya dituntut untuk ikut terus berkembang. Dengan metode kodifikasi dalam suatu sistem hukum yang terjadi adalah hukum selalu tertinggal di belakang perkembangan masyarakat, karena banyak masalah-maslaah yang tak mampu diselesaikan oleh kodifikasi hukum.

Kodifikasi tidak lagi dianggap sebagai suatu produk yang dapat mengatur masyarakat secara keseluruhan dan secara sempurna, melainkan masih tercipta kekosongan hukum dalam arti masih banyak hal-hal yang belum diatur. Maka alam menyelesaikan masalah-masalah yang belum diatur tersebut dipergunakan yurisprudensi dan penafsiran teleologis di samping kodifikasi. Meskipun di negara Belanda tidak berlaku asas stare decisses seperti di Inggris, yurisprudensi tetap dapat terjamin karena adanya kontrol dari pengadilan yang lebih tinggi terhadap pengadilan yang lebih rendah.

Dengan demikian bila dibandingkan dengan perkembangan hukum di Inggris, maka perkembangan hukum di Belanda adalah terbalik. Mula-mula kodifikasi yang kemudian menjadi undan-undang menjadi bukanlah satu-satunya sumber hukum (legisme), karena kodifikasi tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah yang timbul kemudian, selain itu yurisprudensi juga mempunyai tempat yang penting dalam sistem hukum Belanda.

E. Kesimpulan

Hukum RomawiJerman merupakan hukum yang berlaku di Eropa Kontinental yaitu negara-negara yang dahulunya mengikuti hukum Romawi. Ciri-ciri daripada hukum RomawiJerman ini adalah terbaginya hukum ini ke dalam dua kelompok hukum yaitu Pertama, hukum yang mengatur kesejahteraan masyarakat dan kepentingan umum. Kedua, hukum yang mengatur hubungan perdata (hubungan antar perorangan).

Terbentuknya hukum RomawiJerman ini di Eropa daratan itu disebabkan oleh beberapa faktor yakni :

  1. Terjadinya penjajahan negara-negara di Eropa Kontinental oleh bangsa Romawi,
  2. Karena bangsa di Eropa Kontinental menganggap hukum Romawi lebih sempurna,
  3. Banyaknya mahasiswa yang mempelajari hukum Romawi di Italia yang setelah kembali menerapkan hukum tersebut di negaranya sendiri,
  4. Universitas di Jerman mempunyai peran yang besar dalam mengembangkan serta menyebarluaskan hukum romawi di Eropa Kontinental.

Oleh karenanya, negara-negara di Eropa Kontinental yang semula menggunakan hukum kebiasaan meresepsi hukum Romawi sehingga hukumnya sendiri menjadi lenyap.

Di negara Perancis yang semula memberlakukan bermacam-macam hukum dengan berbagai tahap, akhirnya pada tahun 1807 dapat memproklamirkan buku Code Civil des Francais atau Code Napoleon yang merupakan kodifikasi hukum yang pertama di dunia.

Perkembangan hukum di Belanda adalah mula-mula berdasar pada kodifikasi yang kemudian menjadi undang-undang menjadi bukanlah satu-satunya sumber hukum (legisme), karena kodifikasi tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah yang timbul kemudian, selain itu yurisprudensi juga mempunyai tempat yang penting dalam sistem hukum Belanda.


[1]R. Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

[2]H. Soenarjati, Kapita Selekta Perbandingan Hukum, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 106.

[3]Ibid.

[4]Ibid., hal. 109.

Created:

BASisme1484

Filed under: My Law, , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Visitor Online

Blog Stats

  • 58,993 hits

RSS Up Date News

RSS Lowongan Kerja Terbaru

  • Lowongan Kerja Account Associate www.doktermana.com April 2, 2014
    Lowongan Kerja – Account Associate www.doktermana.com ( Jakarta Pusat ) Doktermana.com merupakan layanan terintegrasi bagi industri kesehatan dan kedokteran yang didukung oleh joint venture di dalam dan luar negeri, posisi ini mempunyai peran sangat penting di dalam doktermana.com, dimana anda akan bertanggung jawab menciptakan hubungan kemitraan jangka panj […]
  • E-Commerce Sales Manager Position March 17, 2014
    We are an innovative technology startup looking for target oriented, high achiever and creative E-Commerce Sales Manager. If you are challenge-seeking and exceptional in managing a team, also can both teach and learn from those around you, we’d love to hear from you! JOIN US as: Sales Manager Responsibilities: • To act as the liaison […]
  • Lowongan Kerja Document Control (DC) Jakarta Utara March 17, 2014
    Lowongan Kerja Document Control (DC) Jakarta Utara PT Westindo adalah perusahaan yang menyediakan solusi total pada Power Supply dan Air Conditioning untuk bidang telekomunikasi dan konstruksi bangunan. Saat ini sedang membutuhkan Document Control yang perpengalaman di manajemen proyek. Tanggung Jawab Pekerjaan: - Update progress & status dokumen BAST ( […]
  • Kuta Bali Luxury Villa Job Opportunities March 17, 2014
    A New Luxury Villa, a part of Paradiso group, Kuta, Bali, open a career opportunities to fill the following positions : 1. Chief Accounting 2. Accounting Supervisor 3. Purchasing manager 4. Purchasing Staff 5. Security guard Qualifications : 1. Male/Female ( 1,2,3,4 ) 2. Male ( 5 ) 3. Min Bachelor degree ( 1,2,3) 4. […]
  • Panin Dai-ichi Life Customer Call Center Vacancy March 17, 2014
    Job Title : Customer Call Center Job Description : customer handling Job Requirement: - Female, max. 31 years old - Min. Diploma Degree from any major, fresh graduate are welcome to apply - Experienced in customer handling as call center or customer care in financial/banking/telecommunication industry. - Good communication skill - Fast learner - High […]

antivirus 2009

My Polling

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: